banner 728x90

Satu Tahun Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI (part 2)

Satu Tahun Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI (part 2)

Selain Prof. Dr. Farida Patitinggi, hadir pula Dr. Bayu Dwi Anggoro sebagai pembicara dalam kegiatan Refleksi Satu Tahun Pelaksanaan Fungsi DPR dalam bahasan evaluasi satu tahun pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI pada tanggal 16 Desember 2020.

Dr. Bayu memberi pemaparan dengan judul
” Evaluasi Kinerja Legislasi DPR Tahun 2020 dan Upaya Peningkatan Kinerja Legislasi DPR Tahun 2021 “. Terdapat tiga pokok bahasan dalam paparannya yakni Prasyarat Legislasi yang baik, Potret Kinerja Legislasi 2020 dan Upaya Penguatan Kinerja Legislasi 2021.

Dalam fungsinya DPR mempunyai fungsi legislasi. Terkait dengan fungsi legislasi, maka DPR mempunyai tugas dan wewenang diantaranya; Menyusun Prolegnas, Menyusun dan Membahas Rancangan Undang – Undang (RUU) dan Menyetujui atau Tidak Menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti UU untuk ditetapkan menjadi UU.

Dalam paparanya, Dr. Bayu menyampaikan ada 5 prasyarat terwujudnya peraturan perundang-undangan yang baik, diantaranya :

  1. Tertib Dasar-dasar Perundang-undangan, meliputi jenis, hierarki dan materi muatan.
  2. Tertib Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, baik tertib secara prosedur, maupun tertib secara substansi.
  3. Adanya Partisipasi Publik.
  4. Adanya adopsi Evaluasi Peraturan Perundang-undangan.
  5. Didukung dengan Sistem Pengujian Peraturan Perundang-undangan yang baik.

Ada urgensi dari prasyarat peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini dikarenakan adanya hubungan tarik menarik antara hukum dan kepentingan politik. Pengaruh politik sangat berpengaruh dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, Peraturan Perundang-undangan juga merupakan instrumen pengatur yang sah dalam negara dan mempunyai kekuatan memaksa. Peraturan Perundang-undangan dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan rezim otoritarian atau untuk keadilan di masyarakat.

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk DPR sangat berdampak langsung kepada masyarakat. Lebih jauh, pihak yang terdampak di masyarakat sangat bervariasi mulai dari yang masih belajar hukum sampai dengan mereka yang sudah menjadi spesialis di bidangnya.

Lalu, Dr. Bayu menyampaikan tantangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Diantaranya adalah materi muatan peraturan perundang-undangan yang tidak ditetapkan secara pasti, terutama dalam konteks pembentukan Undang – Undang.
Dalam evaluasi legislasi 2020, masih ditemukan RUU yang bukan materi muatan UU dalam Prolegnas. Contohnya RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ketahanan Keluarga, RUU Profesi Psikologi.

“ Selain itu, perencanaan dan realisasi program perencanaan pembentukan perundang-undangan masih belum proporsional, ” ujar Dr. Bayu.

Di samping itu, pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap perencanaan legislasi. Dalam realisasi Prolegnas Prioritas 2020, dari 50 RUU dirasionalisasi menjadi 37 RUU.
Meski begitu, DPR berhasil membentuk 13 UU.

Dari 37 RUU Prolegnas, terdapat 3 RUU yang disetujui menjadi Undang – Undang, diantaranya :

  1. RUU tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
  2. RUU tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
  3. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)

Ada beberapa kritik dari Dr. Bayu terkait perencanaan pembentukan UU, yaitu :

  1. Pemahaman Dewan bahwa semua hal bisa menjadi materi muatan UU.
  2. Ketidakjelasan politik legislasi.
  3. Penentuan target Prolegnas belum sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas dan ketersediaan waktu legislasi.
  4. Penentuan jumlah RUU belum sepenuhnya menggunakan kriteria yang jelas dan tepat, harus dikaitkan dengan kebutuhan hukum yang ada.
  5. Penentuan daftar judul yang masuk seringkali tidak disertai ketersedian kelengkapan pendukung.
  6. Komitmen terhadap Prolegnas sebagai satu-satunya instrumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya dita’ati.
  7. Partisipasi publik yang belum maksimal.

Maka dari itu, sebagai penutup, Dr. Bayu memberikan masukan sebagai upaya meningkatkan kinerja legislasi DPR RI.

Pertama, DPR disarankan mengadopsi secara resmi program penataan Peraturan Perundang-undangan di tingkat politik negara dengan menetapkan tujuan dan kerangka yang jelas.
Kedua, melakukan penataan terhadap jenis, hierarki dan materi muatan Peraturan Perundang undangan. Ketiga, melakukan perbaikan pada proses perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Keempat, diharapkan adanya jaminan implementasi partisipasi publik dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui PEDOMAN FORMAL. Diberikan periode waktu yang cukup bagi Publik untuk menyampaikan aspirasi.
Kelima, mengadopsi kewajiban penilaian dampak dan peninjauan semua Peraturan Perundang-undangan secara rutin dan sistematis.

Semoga, masukan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, sehingga bisa menjadi lebih baik dan mewujudkan parlemen moderen yang lebih maju, terbuka dan responsif.

Cimahi, Kamis, 17 Desember 2020

Rizal Ul Fikri CJI

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan