banner 728x90

Mipit Kudu Amit Ngala Kudu Bebeja !

Mipit Kudu Amit Ngala Kudu Bebeja !

Salah satu penyebab utama kenapa bangsa dan negara Indonesia mengalami penderitaan dan bermasalah permanen sejak merdeka sampai sa’at ini adalah para pemimpin dari era ke era tidak menerapkan ageman adi luhung para leluhur bangsa Nusantara terutama leluhur Sunda dalam memperlakukan tanah raya, air raya dan udara/angkasa raya :
” Mipit kudu amit
Ngala kudu bebeja “

Pengertiannya adalah apapun program kebijakan pemerintah yang akan, sedang dan telah dilakukan harus minta izin dan persetujuan dari seluruh warga negara Indonesia.
Mulai dari rencana menghilangkan satu batang pohon, seekor binatang dan sejengkal tanah dan udara di atasnya atas nama dan demi pembangunan wajib minta restu dari seluruh warga negara Indonesia.

Apalagi tanah, air dan udara/angkasa akan, sedang dan telah diberikan kepada bangsa asing serta disewakan kepada para pengusaha dari manapun asalnya, maka wajib hukumnya bagi pemerintah minta izin dan restu dari seluruh warga negara Indonesia.

Kebijakan sangat sesat sudah Soeharto/Suharto lakukan atas tanah dan lahan Freeport pada tahun 1967 telah sengaja dia berikan gratis kepada Ametika Serikat sebagai balas jasa atas bantuan logistik dan senjata untuk gulingkan Soekarno/Sukarno.
Sehingga sampai sa’at ini Joko Widodo atas nama bangsa dan negara Indonesia hanya bisa merebut kembali saham kepemilikan PT Freeport Indonesia sampai 51 %.

Banyak lagi kasus nyata seperti ini.

Gunung Tangkuban Parahu sebagai gunung legendaris Urang Sunda oleh M.S. Kaban (atas nama Menteri Kehutanan) dengan sengaja telah dia berikan izin pengelolaan selama puluhan tahun ke depan kepada pengusaha bernama PT Graha Rani Putra Persada milik Putra Kaban.
Akibatnya sejak resmi jadi milik (penguasaan) PT GRPP sampai hari ini dan ke depan, maka sudah ratusan ribu bahkan jutaan pohon ditebang dan dimusnahkan tanpa sisa atas nama pembangunan jalan dan bangunan/gedung.
Begitupun ratusan ribu hewan/binatang mati dan musnah.

Sama sekali baik Soeharto/Suharto maupun M.S. Kaban tidak pernah minta izin dan restu kepada seluruh warga negara Indonesia dan warga Urang Sunda, maka akibat perbuatan mereka sangat jelas bahwa tanah, air darat dan udara teritorial Papua dan Jawa Barat sudah dan akan terus rusak permanen.

Bagaimna gerak usaha para pemimpin mulai presiden, menteri, gubernur sampai bupati dan walikota penerusnya ?

Yah, seperti biasa ceuk Urang Sunda mah ngan bisa cicing ngahuleng jeung nyalahkeun para pendahulu na.
Mereka hanya diam cicing dan tidak ada usaha sedikitpun untuk mengembalikan kepada kondisi dan kemuliaan tanah, air dan udara/angkasa raya.

Bagaimana dengan para anggota DPRD, DPD, DPR dan MPR RI ?

Sama saja, mereka hanya jadi pelakon peran sebagai (klaimer) wakil rakyat, masyarakat dan warga negara Indonesia.
Faktanya tidak pernah perjuangkan kemuliaan manusia Indonesia dan kemuliaan tanah, air dan udara/angkasa raya.

Siapa yang harus dan bisa perjuangkan kemuliaan itu semua ?

Apakah para eksekutor (presiden, gubernur, bupati dan walikota), para legislator (anggota dewan) dan para yudikator (jaksa dan hakim) bisa kembalikan kemuliaan manusia dan kemuliaan tanah, air serta udara Indonesia raya ?

Ataukah Amerika Serikat, Belanda, Jepang, Inggris, Perancis dan China yang bisa kembalikan semua kemuliaan itu ?

Bagaimna dengan kita ?

Pasrahkeun wae kitu ka Gusti Allooh dan
google serta yahoo ?

Bandung, Rabu, 16 Desember 2020

Zaki CJI

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan