banner 728x90

Perjuangan CJI di Era Pandemi : Percepatan Revitalisasi Sungai Citarum dan DASnya Harus Sampai Kota & Kabupaten !

Perjuangan CJI di Era Pandemi : Percepatan Revitalisasi Sungai Citarum dan DASnya Harus Sampai Kota & Kabupaten !

Masalah terbesar lemot n lambat nya penanganan revitalisasi Sungai Citarum adalah amanah dan instruksi berkait antara Presiden dengan Gubernur dan Gubernur-Walikota tidak nyambung, terputus dan tersesat.

Apa faktanya ?

Perpres No 15 Tahun 2018 yang dibuat Presiden Jokowi berisi perintah Percepatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum yang ditandatangani pada tanggal 14 Maret 2018 dan diundangkan pada tanggal 15 Maret 2018.

Sedangkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuat Peraturan Gubernur No 5 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum yang ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2019.

Ada dua kesalahan dan kesesatan nyata dalam hubungan antara Perpres No 15 Tahun 2018 dengan Pergub No 5 Tahun 2019 yaitu :

Pertama (1) kata Percepatan hilang, maka sungguh sangat berpengaruh besar pada rencana dan tindak aksi pada tataran pelaksanaan di tingkat implementasi.
Perpres No 15 Tahun = PPPK = Percepatan = Sprint [dalam dunia lari] = sangat pendek dan singkat jarak tempuhnya, hanya maksimal 400 meter.
Pergub No 5 Tahun 2019 = PPK = Non Percepatan = Marathon/Jalan Santai [dalam dunia olahraga] = sangat jauh berkilo meter sampai puluhan kilometer.
Bisa 5 kilometer (5.000 meter) dan seterusnya.
Jadi sungguh gerakan dan pergerakan Satgas Citarum Harum dan multi stakeholder(s) sangat boleh berlaku dan berjalan ‘lemot & leled’ nyantai.

[ Bagaimana dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota ?
Bisa saja menjadi PK = Tidak Usah (jangan ?) Percepatan = santai saja ]

Kedua (2) Sangat lambat/lemot/lelednya respon dari Gubernur Jawa Barat atas keluarnya Peraturan Presiden.
Perpres No 15 Tahun 2018 pada tanggal 14 Maret 2018 dibuat dan ditandatangani.
Pergub No 5 Tahun 2019 baru dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2019.
Satu tahun terjeda antara tahun 2018 dan 2019.

Apa implikasinya ?

Semuanya dapat dan kebagian ‘leled, lemot & lambat’ mulai dari rencana aksi, pelaksanaan aksi sampai anggaran dari APBN dan APBD otomatis terhambat sampai hari ini.

Solusinya hanya satu yaitu para ahli/pakar hukum dari minimal Unpad, UI, UPI, IPB dan ITB serta perguruan tinggi lain secepatnya memaksa supaya PPPK berlaku sama pada level Pemprov Jabar dan 13 Pemda Kabupaten dan Kota yang terkait DAS Citarum.

Mampukah Satgas PPK DAS Citarum dan seluruh stakeholders adu kecepatan dengan Covid-19, virus corona ?

Bandung, Rabu, 28 Oktober 2020

Muhammad Zaki Mubarrok
Citizen Journalism Interdependen

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan