banner 728x90

Sila Pertama Pancasila Dalam Pusaran Sejarah Bangsa

Sila Pertama Pancasila Dalam Pusaran Sejarah Bangsa

Oleh : KH. Salahuddin Wahid

Menurut Bung Karno guru nasionalisme beliau adalah Douwes Dekker yang mendirikan Indische Partij pada 1912 bersama Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Semboyan partai itu adalah
” Hindia bagi Orang Hindia “.

Bangsa Hindia yang diperjuangkan oleh ketiga tokoh itu ialah bangsa yang tidak didasarkan pada suku, agama atau kedaerahan. Bangsa Hindia didasarkan pada kesamaan cita-cita untuk menjadi bangsa yang merdeka, adil dan bermartabat.

Pada 1913 Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat diasingkan ke Belanda. Di sana mereka bergabung dengan “Indonesische Vereeniging” yang didirikan pada 1908 oleh orang-orang Indonesia di Belanda.

Pada 1922 pada saat Dr Soetomo menjadi ketua, “Indische Vereeniging” berubah nama menjadi “Indonesische Vereeniging” lalu pada 1925 berubah nama menjadi “Perhimpunan Indonesia” saat Dr Soekian Wiryosanjoyo menjadi ketua. Perhimpunan Indonesia mulai bergerak di bidang politik sejak Ahmad Subardjo dan Mohammad Hatta bergabung ke dalamnya.

Semboyan ” Hindia Untuk Orang Hindia ” di ubah menjadi
” Indonesia Untuk Orang Indonesia “.

Pada 1924, majalah mereka yang bernama ” Hindia Putra” diubah menjadi
” Indonesia Merdeka “. Anggota Perhimpunan Indonesia yang lain ialah Arnold Mononutu, Sutan Sjahrir dan Mr. Sunario.

Kongres Pemuda 1928 melahirkan Sumpah Pemuda yang isinya ialah bertumpah yang satu; tanah air Indonesia, berbangsa yang satu; bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan; bahasa Indonesia.
Bangsa yang dimaksud disini juga tidak menyinggung agama. Yang pertama adalah membawa agama ke dalam masalah politik ialah HOS Tjokroaminoto yang menulis buku “Sosialisme Islam” setelah itu Bung Karno membuat tulisan berjudul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”.

Gagasan itu lalu dikembangkan menjadi Nasakom pada awal 1960 an dan berakhir setelah terjadi pemberontakan G 30 S/PKI pada 1965.

Masalah agama dalam kehidupan politik di Indonesia baru muncul dalam persidangan BPUPKI pada Juni 1945 sa’at para pendiri bangsa harus menentukan dasar negara, apakah Islam atau Pancasila.
Komprominya ialah Pancasila 22 Juni 1945 yang sila pertamanya berbunyi
” Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya “.

Kompromi itu pada 17 Agustus 1945 ditolak oleh sekelompok anak muda yang menyatakan bahwa kalau sila pertamanya seperti itu, maka kaum nasrani dari Indonesia Timur tidak akan bergabung dengan Republik Indonesia. Para tokoh Islam legawa untuk menghilangkannya tujuh kata itu dan menyetujui sila pertama menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada 1956-1959 dalam Konstituante, Partai N.U. bersama partai-partai Islam lain kembali memperjuangkan negara berdasarkan Islam. Upaya ini juga tidak berhasil. Ketika Konstituante menghadapi jalan buntu dan ada usaha supaya Konstituante mengambil UUD 1945 sebagai UUD hasil produk Konstituante,
N.U. menginginkan tujuh kata Piagam Jakarta dimasukkan ke dalam sila ketuhanan.
Akhirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberlakukan kembali UUD 1945 yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada akhir 1984 Muktamar N.U. ke-27 mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Sikap N.U. yang didasarkan pada kajian tentang hubungan Islam dan Pancasila yang disusun oleh K.H. Achmad Siddiq itu, mengubah secara mendasar peta kepartaian di Indonesia. Menarik perhatian kita bahwa yang menyusun kajian tentang hubungan Islam dan Pancasila adalah seorang Kiai Pesantren bukan dari seorang Professor dari Universitas. Beliau adalah santri dari Hadratusysyeikh K.H. Hasyim Asy’ari.
Ormas Islam lain mengikuti untuk menerima secara resmi Pancasila sebagai dasar negara.

Menjadi pertanyaan yang sulit untuk dijawab, mengapa selama hampir 40 tahun Ormas islam baru menerima Pancasila ?

Perkiraan bahwa para tokoh Islam dan ulama menafsirkan bahwa Pancasila itu bersifat sekuler, tidak bersifat agamis, padahal sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Tafsiran itu timbul karena dalam berbagai kesempatan Bung Karno sering menyebut nama Kemal Attaturk sebagai tokoh yang menjadi rujukan Bung Karno.

Para tokoh Islam mengetahui Kemal Attaturk itu menghambat perkembangan Islam di Turki dan pandangannya bersifat sekuler yang anti agama.

N.U. yang dipimpin oleh Hadratusysyaikh memaknai sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pengertian bahwa sila-sila yang lain harus sesuai dan tidak bertentangan dengan sila Ketuhanan.
Berdirinya Kementerian Agama bagi N.U. adalah wujud dari pengejawantahan sila pertama Pancasila.

Menteri Agama, Wahid Hasyim memaknai sila pertama itu dengan kebijakan membuat MoU dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 1951 untuk memberikan pengajaran agama di Sekolah dan mendirikan madrasah yang menjadi tonggak masuknya pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional.

Penafsiran terhadap sila pertama itu diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan (1974), Undang-Undang Peradilan Agama (1989), Inpres tentang Kompilasi Hukum Islam (1991) dan sejumlah Undang-Undang yang memberi ruang bagi aspirasi umat Islam.

Perlu kita ingat bahwa bagaiamana proses pembahasan Undang-Undang Perkawinan yang menjadi Undang-Undang pertama yang memasukkan ketentuan syariat Islam yang partikular ke dalam sistem hukum Indonesia.
Sa’at itu, para pemuda dan mahasiswa Islam menyerbu ke dalam ruang sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat sa’at terjadi pembahasan Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Akhirnya Rancangan Undang-Undang Perkawinan disahkan pada Januari 1974 dan mengatur bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing.

Golkar, PPP dan Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyetujui Undang-Undang Perkawinan sedangkan Partai Demokrasi Indonesia menolak.
Kejadian yang sama juga terjadi pada pengesahan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama.
Golkar, PPP dan Fraksi ABRI menyetujui Undang-Undang Peradilan Agama sedangkan PDI menolak.

Hal yang sama juga terjadi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sisdiknas masih mempertahankan keberlangsungan Pendidikan Islam di bawah Kementerian Agama.
Yang menolak hal itu adalah PDI Perjuangan dan beberapa partai kecil.

Sejumlah contoh diatas menunjukkan bahwa walaupun sebagian besar rakyat Indonesia menerima Pancasila sebagai dasar negara, masih terdapat perbedaan dalam menafsirkan Pancasila, khususnya pada sila pertama.

Jombang, Minggu, 14 Juni 2020

Manda CJI

Sumber : Tebuireng Online

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan