banner 728x90

Laut Masa Depan Bangsa (Part 1)

Laut Masa Depan Bangsa (Part 1)

Tahukah anda, bahwa tanggal 5 Juni merupakan hari perlawanan terhadap Illegal Unregulated Unreported Fishing (IUUF) Internasional. Di Indonesia sendiri, perayaan atau campaign terkait acara tersebut relatif sepi. Oleh karena itu, maka media Kumparan mengadakan webminar bertajuk “Tantangan Indonesia untuk Mengakhiri Praktik Illegal Fishing” dalam rangka memperingati hari perlawanan IUUF internasional. Acara tersebut diselenggarakan pada hari Jumat, 12 Juni 2020 menggunakan media zoom, juga disiarkan secara live di Youtube dan website kumparan. Dr. (HC) Susi Pudjiastuti, Mentri KKP Republik Indonesia 2014-2019, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia selaku Kepala Bakamla RI, Dr. Mas Achmad Santosa selaku CEO Indonesia Ocean Institute (OJI) dan Prof. Dr. Arif Satria selaku Rektor IPB menjadi narasumber dalam acara tersebut. Acara dimoderatori oleh Prita Laura.

Acara diawali dengan polling, terdapat pertanyaan : Apakah yang menjadi tantangan terbesar Indonesia dalam mengakhiri praktik Illegal fishing?

A. Arah kepentingan dan kemauan politik serta kepemimpinan
B. Penegakan Hukum
C. Sarana Prasarana

Mayoritas peserta webminar memilih jawaban A, yaitu arah kepentingan dan kemauan politik (political will) dan kepemimpinan (leadership). Moderator lalu melanjutkan dengan memaparkan data kerugian yang diakibatkan oleh illegal fishing di dunia sebesar US$ 15,5-36,4 Miliar/tahun. Di Indonesia sendiri, kerugiannya mencapai US$4 miliar/ tahun.

Menurut Susi, angka tersebut kurang tepat, kenyataan di lapangan kerugian yang diakibatkan illegal fishing nominalnya 2 kali lipat daripada nominal yang dipaparkan. Susi setuju bahwa permasalahan terbesar dalam penanganan illegal fishing di Indonesia adalah Political Will dan Leadership. Sebab jika arah kepentingan politik mendukung kearah kelautan, maka permasalahan penegakan hukum dan sarana prasarana akan terselesaikan secara sendirinya. Susi sempat dikritik karena keberaniannya menenggelamkan kapal nelayan asing, tetapi sebenarnya penenggelaman kapal nelayan asing sudah tercantum di Undang Undang, baru Menteri Susi yang berani untuk mengimplementasikannya.

Susi memaparkan, kejahatan illegal fishing bukan hanya permasalahan tentang ikan. Ada transaksi illegal di laut bebas yang berakibat terhadap penerimaan pajak. Transaksi tersebut meliputi komoditas minyak, barang import, barang selundupan, hewan langka dan penjualan manusia (human trafficking) serta perbudakan. Indonesia sendiri memiliki Zona Ekonomi Eksklusif terbesar ke-7 di dunia, nomor 1 nya adalah Prancis. Menurut Susi, Indonesia adalah target dari IUUF internasional, ini berbahaya bagi Bea & Cukai Indonesia yang nantinya akan berpengaruh terhadap penerimaan negara.
Singapura, meskipun negaranya kecil, tidak menyimpan kapal perangnya di perairan Singapura, tetapi tetap tidak ada kapal yang berani melakukan IUUF di perairan Singapura. Hal ini disebabkan oleh political will dan leadership Singapura yang kuat, kepentingan politik disana kuat sehingga kapal asing akan berfikir 2 kali untuk melakukan IUUF. Indonesia bukan Singapura, Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang lebih dari 70% wilayahnya merupakan perairan. “Kita terlalu sibuk didarat yang cuma 21% dari kita, sisanya dibagikan,” ujar Susi.

Dari 5000 kapal yang teregistrasi di Negara Indonesia, 80% armadanya dimiliki oleh 8 perusahaan. Ada kartel yang menguasai kelautan Indonesia. Mereka membuat banyak masalah, salah satunya eksploitasi hasil laut Indonesia serta tidak membayar pajak. Susi sudah melawan illegal fishing sejak 2005, tidak hanya ketika beliau menjadi Menteri KKP. Beliau sudah lama berkecimpung dalam bisnis eksport hasil laut, beliau sangat mengalami bagaimana rasanya penurunan jumlah tangkapan laut dari tahun ke tahun disebabkan oleh eksploitasi hasil laut oleh kapal asing.

Penegakan hukum di laut juga kurang maksimal, kapal asing yang tertangkap memiliki muatan illegal senilai Rp 7 miliar, hanya didenda Rp 200 juta. Di sisi lain, permasalahan perizinan kapal asing untuk mendapat izin melaut di Indonesia juga relatif mudah, sedangkan registrasi oleh nelayan pribumi dipersulit oleh Kementrian (sebelum Susi).

Pada peringatan hari perlawanan IUUF internasional pada 5 Juni 2020, PBB dan pemerintah dunia sudah menyetujui dan menyepakati bahwa IUUF merupakan suatu kejahatan Transnasional. Maka dari itu, PBB mengumumkan bahwa di tahun 2020 sudah tidak boleh ada lagi praktek IUUF di dunia. Dari permasalahan ini, kuncinya adalah legalitas dan registrasi kapal untuk perizininan melaut. Di Indonesia perizinan seperti itu bisa dibeli, ini akan menjadi tantangan yang sangat berat bagi perairan Indonesia, baik sektor perikanan, sektor kemaritiman dan sektor pertahanan (perbatasan dan kedaulatan negara). Lebih dari 90% batas negara Internasional Indonesia merupakan laut terbuka/open sea. Jadi selain tentang permasalahan ikan, ini juga mempengaruhi permasalahan kedaulatan negara dan batas wilayah.

Pada akhirnya praktek IUUF akan mengarah kepada eksploitasi laut Indonesia. Ini sangat berbahaya bagi ketahanan pangan Indonesia. Ikan, baik dari laut, sungai atau danau merupakan sumber protein yang baik untuk perkembangan otak manusia yang paling murah. Bukan ayam, bukan daging bukan kacang kacangan, tetapi ikan. Berkat Pandemi Covid 19, angka kelahiran di Indonesia meningkat drastis. “itu anak anak yang akan lahir mau dikasih makan apa ? Tidak cukup hanya beras atau singkong, harus dilengkapi gizinya dengan ikan, kalo gaada ikannya ngisi nutrisi otaknya mau pakai apa?” ujar Susi Pudjiastuti.

Ikan merupakan sumber protein yang baik dan murah, baik untuk pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas SDM Indonesia. Jika SDM Indonesia pemenuhan gizinya tidak maksimal, maka kualitasnya rendah. Jika SDM berkualitas rendah, harganya murah. SDM yang murah selalu berada di level pekerjaan terendah, lingkungan kerja yang berbahaya dan jaminan keamanan yang rendah.

Tantangan IUUF ada di depan mata.

To be continued……

Bandung, Minggu, 14 Juni 2020
-Rizal, CJI
‘The First Men’

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan