banner 728x90

Beberapa Pasal dari RKUHP yang Merugikan Pihak Pers

Beberapa Pasal dari RKUHP yang Merugikan Pihak Pers

Rancangan KUHP (RKUHP) banyak menimbulkan pro dan kontra, salah satunya pasal–pasal yang berkaitan dengan pihak pers atau media khususnya wartawan. Puluhan jurnalis sudah melakukan aksi protes tentang kebebasan berpendapat dan bersuara dikarenakan ada pasal–pasal yang merugikan untuk wartawan.

Di pasal 219 yang berbunyi, “Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Para insan pers tidak bisa lagi memberikan argumen atau kritik mereka yang berkaitan dengan Presiden maupun Wakil Presiden karena tidak ada pengecualian untuk para insan pers (wartawan/ jurnalis).

Jika dibilang menghina Presiden itu memang sangat fatal, bagaimana dengan pasal 241 ?
“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.”

Disini dijelaskan bahwa kepada pemerintahan pun kita tidak bisa asal bicara atau berpendapat, karena jika ada pihak yang merasa ini sebuah penghinaan, maka bisa saja wartawan (jurnalis) dilaporkan karena tulisan yang mereka tulis.

Ada juga di pasal 354 yang berbunyi,
” Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.”

Jika sampai Lembaga Negara atau Kekuasaan Umum saja tidak bisa kita kritisi,
bagaimana caranya masyarakat bisa tahu tentang hal apa saja yang sedang terjadi, jika dirasa ada orang yang merasa tersinggung atau terhina dengan tulisan insan pers ?

Dalam pasal tersebut pun sering disebut kata “penghinaan”,
padalah kita saja tidak tahu batasan penghinaan tersebut sampai mana ?

Bisa saja yang kita maksud, para insan pers (wartawan/ jurnalis) menulis hanya untuk memberikan kritik atau argumen kepada yang bersangkutan dan di pasal tersebut tidak ada pengecualian kepada insan pers atau wartawan. Masyarakat pun tidak boleh asal mengkritik, karena jika orang yang dia kritik merasa itu adalah hinaan, maka bisa terkena pidana.

Para wartawan pun tidak bisa dengan “bebas” mempublikasikan informasi. Masih banyak pasal yang perlu direvisi kembali.
Masih banyak pasal yang perlu dipikirkan ulang kembali agar tidak menjadikan banyak “ke hati–hatian” (merugikan) yang akan terjadi dikemudian hari nanti.

Depok, Kamis, 19 September 2019

Yusri CJI

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan