banner 728x90

Pembibitan Permanen Milik Pemerintah Vs Pembibitan Milik Rakyat

Pembibitan Permanen Milik Pemerintah Vs Pembibitan Milik Rakyat

Apakah perbedaan paling signifikan antara kedua ‘Pembibitan’ tersebut ?

Secara umum ‘Pembibitan’ adalah tempat dimana proses membibitkan pohon terjadi.

Pembibitan Permanen Milik Pemerintah adalah pembibitan milik pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Seluruh biaya dari mulai proses pembibitan sampai perawatan selama pohon berada di tempat pembibitan ditanggung dan dibiayai oleh pemerintah dari APBN untuk pusat dan APBD untuk daerah.

Pembibitan Milik Rakyat adalah pembibitan yang seluruh proses dari mulai membibitkan sampai pemeliharaan sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat baik perorangan (individu) maupun kelompok (komunitas atau lembaga).
Seluruh biaya ditanggung sendiri tanpa campur tangan pemerintah.

Bagaimanakah pembibitan yang ideal ?

Masalah besar muncul begitu bibit pohon, baik dari pembibitan permanen milik pemerintah maupun milik rakyat (masyarakat), telah dibagikan kepada masyarakat yaitu faktanya pohon itu setelah ditanam di tanah tidak hanya cukup ditanam kemudian ditinggal begitu saja, namun sangat butuh dirawat supaya bisa dipastikan hidup sampai besar.

Hal ini menjadi masalah utama yang sampai sa’at ini belum ada solusi terbaiknya.

Selama ini khususnya pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hanya secara besar-besaran melakukan penyediaan bibit pohon, kemudian dibagikan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan dengan catatan penting;
1. Harus diambil sendiri
2. Tidak ada biayai perawatan.

Apa akibatnya ?

Jutaan, Ratusan Juta sampai Miliaran Pohon telah diberikan oleh Pemerintah Pusat lewat KLHK kepada seluruh masyarakat se Indonesia yang telah menghabiskan biaya ratusan miliar rupiah.

Namun dari miliaran pohon yang telah dibagikan dan ditanam itu hanya 10% saja yang hidup.

Kenapa hanya 10% pohon yang hidup ?

Ada dua (2) alasan utama yaitu :
1. Pemerintah Pusat hanya sekadar membibitkan pohon, kemudian tidak difikirkan bagaimana caranya supaya pohon itu hidup, karena paradigma berfikirnya atau ‘mind set’ nya hanya proyek pengadaan.
“Project Oriented”
2. Pohon yang dibagikan kepada masyarakat secara gratis semuanya sangat tidak layak tanam.
Bisa dikatakan kondisi pohon yang dibagikan masih masuk kategori ‘Balita’.

[Dimanapun yang namanya ‘Balita’ tentu belum siap hidup mandiri dan sangat perlu dirawat sampai remaja]

Tinggi pohon hanya 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm dan 80 cm (inipun sangat jarang sekali).

Padahal pohon yang begitu ditanam dan sudah siap melanjutkan kehidupannya adalah pohon yang tingginya minimal sudah mencapai 120 cm atau 1,2 meter.

Sampai sa’at ini tidak pernah dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Bagaimana caranya yang terbaik supaya semua pohon yang dibagikan kepada rakyat (masyarakat) bisa hidup dan tumbuh sampai besar ?

Hanya ada dua (2) cara yaitu :

1. Bila keukeuh pemerintah pusat (KLHK) maupun daerah tetap menyediakan dan membagikan pohon dibawah 1 meter, maka pemerintah wajib memberikan biayai perawatan cash langsung kepada masyarakat yang siap dan mau merawatnya sampai usia dua (2) tahun setelah ditanam.

2. Seluruh pohon yang dibagikan dan ditanam oleh seluruh masyarakat se Indonesia, tingginya harus minimal 120 cm atau 1,2 meter.

Insyaa Allooh, semua pohon yang ditanam akan hidup dan berkelanjutan sampai usia puluhan bahkan ratusan tahun kemudian.

Semoga Pemerintah Pusat lewat KLHK dan Daerah cepat menyadari dan segera mengubah pola serta paradigma berfikir dan beraksinya mulai sa’at ini.

Ubah dari ‘mind set’
“Nu penting jadi duit !”
[ money oriented ]
Menjadi
“Nu penting kudu hirup !”
[ life oriented ]

Semoga, aamiiin

Bandung, Minggu, 8 September 2019

Muhammad Zaki Mubarrok
Citizen Journalism Interdependen
CJI

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan