Menakar Pindah ‘Kembali’ Ibu Kota Republik Indonesia: Sejarah Berulang !

Bandung, Senin, 26 Agustus 2019

Di awal Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno dan Wapres M Hatta ditangkap Kolonialisme Belanda yang ingin kembali menguasai tanah dan air serta tumpah darah NKRI.

Bila saja sa’at itu tidak ada seorang Pahlawan Penyelamat Negara dan Bangsa Indonesia

[ aneh, tapi nyata
sejak pemerintahan orde baru dia dianggap sebagai musuh dan pengkhianat negara, tercatat dalam sejarah resmi pelajaran di negara Indonesia.

Lewat perjuangan berat, keras dan sangat melelahkan masyarakat Sunda Jawa Barat, Banten dan Sumatra Barat selama berpuluh tahun.

Baru pada tahun 2011 seorang
Sjafruddin Prawiranagara resmi diangkat menjadi
Pahlawan Nasional.

Inilah perjalanan ‘luar biasa’ bangsa dan negara Indonesia tercinta.

Itu semua terjadi karena nafsu berkuasa yang sangat besar, sehingga menghilangkan rasionalitas dan kejernihan akal fikiran serta kemurnian hati nurani. ]

yaitu Sjafruddin Prawiranagara, maka perjalanan sejarah NKRI barangkali tidak seperti sekarang.

Bisa saja, Negara Indonesia jadi Negara Persemakmuran atau Negara Federasi bahkan Negara Serikat.

Allooh masih sayang pada bangsa Indoneisa, walaupun Presiden dan Wakil Presiden sudah ditangkap Belanda, berarti negara Indonesia sudah tamat, mentakdirkan ada seorang Penyelamat Keberlangsungan Negara Indonesia, Sjafruddin Prawiranegara sehingga sampai sa’at ini, hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 NKRI masih berdiri kokoh di tengah sebagian kecil masyarakat Indonesia yang bersikeras supaya NKRI diubah menjadi bentuk lain (apapun namanya).

Hari ini, Presiden Jokowi berusaha mengembalikan kembali ‘Kedaulatan & Kemandirian’ negara dan bangsa Indonesia, setelah sejak era Orde Baru Presiden Soeharto berkuasa, satu persatu aset negara diberikan penguasaannya kepada negara asing.

Freeport, adakah aset NKRI pertama yang secara gratis diberikan kepada pemerintah Amerika Serikat.

[ Presiden Jokowi baru bisa mengambil kembali 51% saham PT Freeport jadi milik Indonesia,
Semoga dalam 5 tahun kedepan, Presiden Jokowi bisa mengambil alih 100% PT Freeport, semuanya jadi milik NKRI ]

menyusul diberikannya aset-aset lainnya kepada bangsa asing.

Waktu Sjafruddin Prawiranegara memegang jabatan sebagai
Presiden Darurat Republik Indonesia
Ibu Kota pun sama dipindahkan ke Padang, Sumatra Barat.
Alasan utamanya adalah Ibu Kota Jakarta terlalu dekat dengan Belanda, jadi sangat berbahaya.

I think that ….
Saya fikir, Presiden Jokowi hari ini mengalami kondisi emosi yang sedikit sama dengan keadaan dulu.

Bukan dari sisi penjajahannya, namun supaya Pemerintahan Jokowi berjalan efektif, maka harus didukung penuh oleh kekuatan politik dari Provinsi Penyangga Ibu Kota yaitu Provinsi Jawa Barat.

Namun apa mau dikata, realita politik berkata lain, justru Provinsi Jawa Barat yang diharap bisa menjadi pendukung utama supaya multi program Presiden Jokowi (periode kedua) berjalan mulus dan lancar tidak bisa diharapkan.

Suara Jokowi di Provinsi Jawa Barat jauh dibawah target Nasional, kalah.
Hal ini jelas dari sisi politik sangat berpengaruh dan akan mengganggu percepatan Revitalisasi Berbagai Program khususnya Pengembalian Aset dan Revitalisasi Lingkungan di Jawa Barat.

Salah satu yang sangat terasa adalah
“Revitalisasi Sungai Citarum”
walau Presiden Jokowi telah mengeluarkan senjata pamungkasnya untuk percepatan revitalisasi Sungai Citarum yaitu mengeluarkan
Perpres No 15 Tahun 2018,

nyatanya sampai sa’at ini, seluruh komponen yang ada di Jawa Barat sangat sulit bisa bersinergi.
Terutama sinergitas antar instansi yang ada di lingkungan Pemprov Jabar dan Kota serta Kabupaten yang terkait dengan Sungai Citarum.

Terindikasi ada sebuah gerakan baik politik maupun gerakan sosial yang begitu besar yang sengaja menghalangi proses program Percepatan Revitalisasi Sungai Citarum beserta DASnya terhambat dan tidak jalan, gagal.

Mengapa ada multi fihak yang tidak ingin masalah Sungai Citarum kembali berjaya dan berdaulat ?

Berbicara Sungai Citarum, tidak hanya bicara masalah hanya ‘Air’ dan ‘Sungai’, namun disini ada 3 masalah utama bangsa Indonesia:
1. Masalah Kemandirian dan Kedaulatan Air.
2. Masalah Kemandirian dan Kedaulatan Pangan.

[ sawah yang bergantung pada Air Sungai Citarum itu sebenarnya lebih dari 1 (satu) juta hektar jadi penopang utama Kedaulatan Pangan Indonesia.
Karena kebijakan politik Presiden Soeharto sesat, maka ratusan ribu hektar sawah subur di Jawa Barat dijual kepada para pengusaha dan penguasa orde baru sehingga jadi lahan mangkrak dan dialih fungsikan.

Salah satu faktanya adalah mangkrak dan rusaknya
Kawasan Bandung Utara &
Kawasan Bandung Selatan.

Sawah, hutan, gunung dan sungai ribuan hilang. ]

3. Masalah Kemandirian dan Kedaulatan Energi.

[ kasus matinya PLN beberapa waktu yang lalu itu fakta yang sangat jelas, hanya beberapa jam saja aliran listrik mati,
Ibu Kota Jakarta dan Jawa Barat serta beberapa Kota dan Kabupaten lumpuh total.

Bagaimana ketika aliran listrik dari PLN yang dipasok oleh Sungai Citarum mati total selama berhari-hari, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, masih bisakah bangsa dan negara Indonesia berdaulat dan mandiri ? ]

Apalagi Jawa Barat sangat jelas, fakta tak terbantahkan, bahwa sebagian besar arah dan kekuatan politik Jawa Barat tidak mendukung kebijakan Presiden Jokowi.
Sebaik apapun program itu dan demi mengembalikan kedaulatan dan kemandirian masyarakat dan lingkungan Jawa Barat.

How am I ?

Saya, optimis saja,
Semoga dengan dipindahkannya Ibu Kota Republik Indonesia dari Jakarta (Pulau Jawa) ke (Pulau) Kalimantan, seperti langkah yang pernah dilakukan oleh Sang Penyelamat Kedaulatan Bangsa Indonesia yaitu Sjafruddin Prawiranegara, supaya NKRI bisa benar-benar Berdaulat dan Mandiri.

Bukankah tahun 2045 kita bakal menyongsong
Indonesia Emas ?

[ Tidak mungkin Emas berasal dari Sampah, Limbah maupun Tanah Beracun. ]

 

By Muhammad Zaki Mubarrok
Citizen Journalism Interdependen – CJI