“Yang Mencintai Sungai Citarum itu Multilevel”

Dalam “Lokakarya Penguatan Koordinasi Penegakan Hukum di DAS Citarum” pada tanggal 15 Februari 2019 di Hotel El Royale Kota Bandung, Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat memaparkan bahwa ada 9 Kewenangan satgas yang diantaranya terdiri dari kewenangan untuk menetapkan ‘Rencana Aksi’ Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum, serta kewenangan pencegahan dan pelarangan masyarakat untuk tidak membangun permukiman di wilayah yang memiliki fungsi ‘hutan atau lahan’ lindung.

Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa bulan depan Kantor Sekretariat Satgas Citarum Harum sudah siap dan berlokasi di Jalan Naripan No 25 Kota Bandung yang dulunya Kantor DLH Provinsi Jawa Barat.

Bapak Gubernur juga membuka lowongan kerja bagi masyarakat yang ingin berhubungan dengan Citarum dan menjadi petugas resmi sebagai pegawai Sekretariat Satgas.

Rencana Aksi Pokja Penegakan Hukum (Berdasarkan rapat FGD 11 Februari 2019) : Inventarisasi dan identifikasi izin usaha, sosialisasi penegakan hukum lingkungan, penegakan hukum terhadap usaha atau kegiatan yg tidak memiliki izin, penegakan hukum terhadap kegiatan tata usaha yg melanggar peraturan perUU bidang LH, penegakan hukum pidana lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan, partisipasi masyarajat dalam pemantauan dan pelaporan penguatan SDM, melakukan pengawasan terhadap usaha/kegiatan di wilayah DAS Citarum.

Bapak Ridwan Kamil pun meyakinkan bahwa pada tahun 2019 ini dana yang diturunkan oleh pemerintah akan berjalan sesuai dengan harapan, dengan demikian setiap sektor DAS Citarum tidak akan merasa kesulitan dalam melakukan tugasnya dari segi pendanaan.

Bapak Gubernur berencana memindahkan semua industri yang ada di sekitar Sungai Citarum ke daerah yang sudah dipikirkan bersama seperti ke daerah Majalengka dan rencana pabrik-pabrik industri yang ada di DAS Citarum akan dijadikan rumah susun untuk pemukiman warga yang direlokasi (dipindahkan) dari bantaran sungai.

Jum’at, 15 Februari 2019
Annisa CJI.