Lokakarya Penguatan Koordinasi PenegakanHukum di DAS Citarum

Asdep Kemenko Maritim Bidang Koordinasi SDM, Iptek Dan Budaya Maritim Dr. Tb. Haeru Rahayu dalam pembukaan lokakarya tersebut mengatakan bahwa selama satu tahun berjalan sejak Program Citarum Harum sampai keluarnya Perpres No 15 Tahun 2018 terdapat tiga masalah besar yang masih jadi kendala yaitu :
1. Sinergitas antar lembaga/ institusi/ elemen yang kurang, baik antar Kementerian Pusat – Provinsi dan Kota.Kabupaten.
2. Dukungan Logistik (Duklog) terutama anggaran yang belum ada sehingga ada pengurangan personel TNI berkisar 50 – 70 % yang selama ini menjadi motor dan penggerak utama dalam percepatan perbaikan ekosistem DAS Citarum khususnya bidang penanggulangan sampah dan limbah beracun yang masuk ke Sungai Citarum baik langsung maupun lewat Anak dan Cicit Sungai Citarum.
3. Belum adanya Rencana Aksi dari Satgas Citarum.

Ketiga hal ini yang menyebabkan percepatan yang diamanahkan dan dituangkan dalam
Perpres No 15 Tahun 2018 dalam Revitalisasi DAS Citarum sampai hari ini belum bisa ditangani dengan baik.

Semoga setelah diadakannya lokakarya dalam bidang ‘Penegakan Hukum’ ini, maka segala bentuk pelanggaran yang telah dan sedang terjadi di DAS Citarum bisa dituntaskan lewat jalur hukum.

Lokakarya ini menghadirkan tiga nara sumber yang dimoderatori oleh Dr. Dini :
1. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.
2. Dr. Bambang Widiyantoro, S.H., M.H., M.M.
3. Dr. Rocky Marbun.

Acara ini diikuti oleh unsur Kemenko Maritim, TNI dan Polri, Kejaksaan, Dinas Lingkungan Hidup, Akademisi, Satpol PP dan unsur lainnya.

Hotel El Royale Kota Bandung, 14 – 16 Februari 2019

CJI Zaki