banner 728x90

Buta Hukum di Indonesia

Buta Hukum di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mewajibkan untuk seluruh warga Negara Indonesia untuk patuh dan tunduk kepada segala peratuan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hal ini berlaku untuk semua warga negara tanpa membedakan suku, bangsa, jenis kelamin, kaya, miskin, agama, adat istiadat, status sosial dan lain sebagainya semua itu sama kedudukanya di hadapan hukum.

 

Indonesia memiliki banyak perkembangan hukum yang dinamis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah, peraturan gubernur dan lain sebagainya.

 

Peran pemerintah sangat penting dalam menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan peraturan yang dibuat.

 

Pemerintah bukan hanya membuat  dan mengganti peraturan tersebut, tetapi peran yang sangat penting dari  pemerintah adalah mensosialisasikan peraturan dan undang-undang tersebut.

 

Oleh karena jika sosialisasi hukum di jalankan dengan intensif,  maka peraturan atau undang-undang yang dibuat akan di pahami betul oleh masyarakat, sehingga tidak akan ada lagi pelanggaran peraturan yang di lakukan oleh masyarakat.

 

Apabila masyarakat sudah memahami apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam wilayah hukum negara, maka bisa dikatakan bahwa pemerintah telah berhasil.

 

Sehingga tidak ada lagi sistem fiksi hukum. Yaitu semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar atau warga yang tinggal di pedalaman.

 

Dalam bahasa Latin dikenal pula ‘adagium ignorantia jurist non excusat’ yaitu ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan.

 

Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu.

 

Namun kenyataan di masyarakat masih banyak rakyat Indonesia yang buta hukum dengan dalih karena buta aksara dan kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat Indonesia terutama di daerah-daerah pelosok Indonesia.

 

Akibatnya hingga saat ini begitu tinggi pelanggaran peraturan dan undang-undang yang di buat oleh pemerintah.

 

Masalah yang terjadi saat ini adalah banyak warga negara Indonesia yang tidak peduli dengan hukum yang berlaku di Indonesia .

 

Masyarakat pada umumnya hanya tahu hukum yang standar saja seperti tidak boleh mencuri, tidak boleh menerobos lampu lalu lintas, tidak boleh menipu, tidak boleh korupsi, tidak boleh membunuh dan lain-lain.

 

Sedangkan peraturan lainnya yang kurang umum seperti tidak boleh melakukan pencucian uang, tidak boleh melakukan monopoli, tidak boleh memasang repeater tanpa izin, tidak boleh melakukan kampanye hitam dan lain sebagainya masih kurang dipahami oleh masyarakat.

 

Semua ini terjadi karena masyarakat hanya memikirkan kesejahteraan hidupnya saja tanpa memikirkan apakah yang ia lakukan itu melanggar hukum atau tidak. *)

 

Dewanti – CJI

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan